Profil PPID PAM JAYA

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang & Peraturan “Keterbukaan Informasi Publik”. Dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan/Badan Publik dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang baik dan bertanggung jawab, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi informasi dengan turut serta melibatkan partisipasi masyarakat, yang merujuk kepada :

  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  • Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Khusus Ibukota DKI Jakarta No. 96 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dan Standar Operasional Prosedur PAM JAYA
  • Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

  • Sebagai upaya penerapan Pelayanan Informasi Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Jaya (PAM JAYA) selaku BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
    Sedangkan, peraturan terkait implementasi pelayanan informasi publik di lingkungan PAM JAYA diatur dalam Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi dan Standar Operasional Prosedur PAM JAYA.

    PAM JAYA berkomitmen untuk menyediakan pelayanan informasi publik dengan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi Publik. Dengan menyediakan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai, agar senantiasa dapat melayani pemohon informasi secara santun, transparan dan bertanggung jawab.